Bersegeralah Kembali ke Jalan Allah

TAHUN 2025 seolah ditutup dengan rangkaian bencana alam di berbagai daerah.

Banjir dan longsor datang silih berganti, menambah panjang daftar luka bangsa ini. Namun sesungguhnya, bencana ekologis hanyalah satu bagian kecil dari kerusakan yang jauh lebih luas dan sistemik.

Selama puluhan tahun, negeri ini tak pernah benar-benar beranjak dari persoalan mendasar.

Kerusakan terjadi hampir di semua lini kehidupan, mulai dari lingkungan, pendidikan, moral, hukum, politik, sosial, budaya, hingga ekonomi.

Semua ini bukan sekadar kebetulan sejarah, melainkan buah dari sistem yang terus dipertahankan meski terbukti gagal.

Sekularisme, Akar Kerusakan Negeri

Bencana alam dan krisis ekologis yang terus berulang jelas tidak bisa dilepaskan dari ulah manusia. Selain faktor iklim, keserakahan manusia melalui penggundulan hutan secara masif menjadi penyebab utama.

Dalam satu dekade terakhir saja, puluhan juta hektar hutan lenyap—dibabat atas nama tambang, perkebunan sawit, dan proyek-proyek besar lainnya.

Eksploitasi berlebihan, pengabaian tata kelola lingkungan, serta kebijakan kapitalistik yang melanggengkan kepentingan segelintir oligarki telah dilegalkan oleh sistem. Alam dikorbankan, rakyat menanggung akibatnya.

Allah SWT telah mengingatkan dengan tegas:

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan-tangan manusia, agar Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, supaya mereka kembali (ke jalan yang benar).” (QS ar-Rum [30]: 41)

Bencana hari ini sejatinya bukan sekadar peristiwa alam, tetapi teguran keras atas relasi manusia dengan alam yang telah rusak, serta cerminan kekuasaan yang tak lagi dipandang sebagai amanah.

Kekuasaan Tanpa Amanah

Di tengah penderitaan rakyat yang kehilangan rumah dan mata pencaharian, kekuasaan justru sering dijadikan alat eksploitasi. Amanah dipinggirkan, pertanggungjawaban akhirat dilupakan. Rakyat bukan dilindungi, tetapi dikorbankan.

Tragedi bencana di Sumatra hanyalah satu contoh. Ribuan korban menjadi saksi betapa pengelolaan negeri ini lebih mengutamakan keuntungan segelintir orang dibanding keselamatan rakyat banyak.

Semua ini tidak terlepas dari penerapan ideologi kapitalisme-sekuler yang menyingkirkan hukum-hukum Allah dari pengaturan kehidupan. Allah SWT telah memperingatkan:

“Barang siapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sungguh baginya kehidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari Kiamat dalam keadaan buta.” (QS Thaha [20]: 124)

Korupsi dan Ketidakadilan Hukum

Kerusakan sistemik itu diperparah oleh korupsi yang merajalela. Ia merembes ke hampir semua lini, menggerogoti kepercayaan publik dan mematikan harapan akan keadilan.

Kejaksaan Agung mencatat, sepanjang 2024 kerugian negara akibat korupsi mencapai sekitar Rp300 triliun. Data ICW menunjukkan, dalam rentang 2019–2024, kasus korupsi melibatkan lebih dari 6.000 pelaku.

Ironisnya, hukum sering kali tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Keadilan seolah hanya milik mereka yang tak berpunya. Padahal Rasulullah saw. telah mengingatkan dengan sangat keras tentang tanggung jawab para penegak hukum:

“Para hakim ada tiga golongan: satu di surga dan dua di neraka…” (HR Abu Dawud dan at-Tirmidzi)

Krisis Moral Generasi Muda

Di saat yang sama, kerusakan moral generasi muda kian mengkhawatirkan. Maraknya judi online, kekerasan, dan kriminalitas menjadi alarm keras bagi masa depan bangsa.

Data PPATK mencatat, hingga kuartal ketiga 2025, perputaran dana judi online mencapai Rp155 triliun. Tragisnya, pelaku judi ini tak hanya orang dewasa, tetapi juga remaja bahkan anak-anak.

Padahal Allah SWT telah dengan tegas mengharamkan judi:

“Sesungguhnya khamar dan judi adalah perbuatan keji dari perbuatan setan. Maka jauhilah agar kalian beruntung.” (QS al-Maidah [5]: 90)

Tren kriminalitas pun masih tinggi. Pusat Studi Kejahatan Nasional mencatat ratusan laporan kriminal hanya dalam delapan bulan pertama 2025, terutama di wilayah urban dan padat penduduk.

Demokrasi Sekuler dan Jalan Buntu

Seluruh problem ini menunjukkan satu kesimpulan besar: sistem demokrasi-sekuler yang diterapkan di negeri ini terus memproduksi kerusakan yang sama.

Pergantian pemimpin tak pernah menghadirkan perbaikan hakiki, karena sistemnya tetap dipertahankan.

Demokrasi-sekuler menempatkan kedaulatan hukum di tangan manusia, bukan wahyu. Akibatnya, benar dan salah menjadi relatif, mudah diubah sesuai kepentingan.

Politik kehilangan rasa takut kepada Allah dan tercerabut dari dimensi akhirat.

Allah SWT telah mengingatkan:

“Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Siapakah yang lebih baik hukumnya daripada Allah bagi kaum yang meyakini?” (QS al-Maidah [5]: 50)

Kembali ke Jalan Allah

Sudah saatnya kaum Muslim di negeri ini menyadari bahwa solusi sejati tidak lahir dari sistem buatan manusia yang rusak. Jalan keluar hanya ada dengan kembali kepada hukum-hukum Allah secara total (kâffah).

Syariah Islam bukan sekadar simbol normatif, melainkan sistem hidup yang menjamin keadilan, amanah, serta perlindungan terhadap manusia dan alam.

Penegakan syariah secara menyeluruh hanya mungkin dilakukan dalam institusi pemerintahan Islam, sebagaimana dicontohkan Rasulullah saw. melalui Daulah Islam di Madinah dan dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin serta kekhilafahan Islam selama lebih dari 13 abad.

Inilah makna sejati kembali ke jalan Allah, sebagaimana firman-Nya:

“Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan.” (QS al-Baqarah [2]: 208)

Wallâhu a‘lam bi ash-shawâb.

Sumber: Buletin Kaffah Edisi 425 (6 Rajab 1447 H / 26 Desember 2025 M)