Lembaga Sosio Kontrol yang Tumbang

Oleh: Juliadi (Alumni HMI)

Di era saya, waktu mahasiswa, cara menyampaikan aspirasi ke DPR menggunakan mikrofon, spanduk, dan pamflet. Kami berjalan kaki, bergandengan tangan, dan agar tetap terkontrol, kami menggunakan tali pembatas. Semua itu dilakukan dalam kondisi tertib.

Sekali-kali barisan memang lepas, tetapi jenderal lapangan selalu mengarahkan untuk kembali ke formasi. Terkadang ada juga mahasiswa jahil atau mahasiswa susupan yang berusaha mengacaukan demonstrasi dengan melempar sesuatu. Mahasiswa susupan yang saya maksud biasanya berasal dari petugas keamanan, yang waktu itu kami sebut sebagai TEKAB. “Mahasiswa susupan” inilah yang kerap mengacaukan barisan demonstrasi.

Hal ini sangat sering saya alami saat memimpin demonstrasi. Bahkan, terkadang kami menggunakan sandi atau atribut khusus bagi peserta demonstrasi, umumnya berupa pita yang diikat di lengan. Namun, mahasiswa susupan ini pun menggunakan sandi tersebut.

Artinya, menurut kami, cara ini memang baik untuk menjaga ketertiban, tetapi mahasiswa susupan sering kali lebih lihai. Mereka menggunakan sandi kami, bahkan tampak lebih proaktif dan lebih radikal dibanding mahasiswa sebenarnya.

Itulah gaya demonstrasi di era saya.

Gaya mahasiswa sekarang bahkan lebih hebat. Untuk menyampaikan aspirasi, mereka sudah menggunakan sistem yang lebih canggih, yaitu teknologi informasi. Untuk konsolidasi, mereka menggunakan grup WhatsApp dan sejenisnya. Kemudian, aspirasi juga disampaikan melalui Facebook, Instagram, dan platform lainnya. Setelah itu, pada tahap akhir, mereka tetap turun ke jalan melakukan aksi konvensional, seperti yang kami lakukan dahulu.

Artinya, apa pun bentuk demonstrasi, itu adalah penyampaian aspirasi mahasiswa kepada pemerintah.

Saya agak heran jika ada tuduhan bahwa demonstrasi dilakukan secara bayaran. Bagaimana bisa? Yang dibayar itu siapa? Mahasiswanya kah, atau aspirasi yang akan disampaikan?

Dulu, sebelum turun ke jalan, kami melakukan kajian masalah sedalam dan seteliti mungkin (menurut versi kami sebagai mahasiswa). Setelah pembahasan pokok masalah, barulah kami memilih isu yang relevan bagi masyarakat dan mahasiswa. Itulah yang menjadi tema demonstrasi kami.

Sekarang, sepertinya mahasiswa masih melakukan hal yang sama. Namun, isu demonstrasi bayaran oleh mahasiswa itu yang masih sulit saya cerna. Apakah bayaran tersebut dibagikan kepada seluruh peserta demonstrasi, atau hanya kepada “petinggi” mahasiswa saja?

Dulu kami juga mengalami hal seperti itu. Biasanya dilakukan oleh petugas keamanan, dan yang dibayar adalah mahasiswa yang banyak bicara serta sering berkomunikasi dengan petugas. Mahasiswa seperti ini, jika kami temukan, akan kami “kucilkan” dan keterlibatannya kami “batasi” dalam aktivitas keseharian aktivis. Kami juga mengingatkan untuk berhati-hati dalam berinteraksi dengan mereka.

Sekarang saya tidak tahu seperti apa polanya. Namun, saya masih sering mendengar bahwa ini adalah demonstrasi mahasiswa bayaran.

Sedih rasanya mendengar tuduhan ini.

Seharusnya aspirasi mahasiswa dibiarkan berjalan murni sebagai bentuk koreksi sosial. Aspirasi mahasiswa adalah hasil pemikiran yang murni, tanpa pesanan dari pihak manapun.

Koreksi pemikiran yang murni ini diharapkan lahir dari generasi kampus, karena generasi kampus adalah suara akhir dari rakyat.

Dulu, kita bersandar bahwa suara rakyat atau koreksi rakyat berasal dari tiga pilar: parlemen, pers, dan mahasiswa. Namun, suara parlemen dan pers kini telah melemah, bahkan berubah menjadi kepentingan industri.

Jika suara mahasiswa pun “dicemplungkan” ke dalam kepentingan industri, maka hancurlah lembaga sosio kontrol rakyat ini.

Saya berharap suara kampus tetap menjadi suara murni kebenaran, suara objektif, dan suara pilu rakyat. Jangan keruhkan suara ini.

Semahal apa pun industri mencoba membayar kampus, kampus harus tetap bertahan pada kebenaran ilmiah dan kebenaran intelektual. (*)