Prof Mustari Mustafa: Pendidikan Harus Menjadi Arena Pembebasan Kesadaran Kritis

MAKASSAR — Guru Besar Filsafat UIN Alauddin Makassar, Prof Mustari Mustafa, menegaskan bahwa pendidikan sejatinya harus menjadi arena pembebasan kesadaran kritis, bukan sekadar instrumen untuk meredam aspirasi mahasiswa.

Hal itu ia sampaikan menanggapi surat edaran Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto yang berisi imbauan kepada rektor seluruh Indonesia untuk menjaga ketenangan kampus pasca tragedi gugurnya mahasiswa Affan Kurniawan dalam aksi unjuk rasa.

Prof Mustari mengapresiasi surat edaran tersebut karena hadir dengan nada empati dan solidaritas.

Menurutnya, penyampaian belasungkawa atas gugurnya mahasiswa serta ajakan menjaga kampus sebagai ruang teduh menunjukkan kesadaran bahwa perguruan tinggi merupakan taman kebijaksanaan, tempat akal sehat dan nurani bertemu.

“Ajakan agar mahasiswa tetap kritis namun santun sejalan dengan etika deliberasi demokrasi. Begitu pula seruan melawan hoaks dan provokasi selaras dengan kebutuhan literasi demokrasi di era post-truth,” ujar Prof Mustari, Sabtu (30/8).

Namun, ia memberi catatan bahwa surat edaran Menristekdikti lebih banyak menekankan pada aspek ketertiban dan pengendalian emosi massa dibandingkan upaya menggali akar persoalan yang melahirkan gelombang protes mahasiswa.

Kondisi ini, menurut anggota Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI itu, berisiko menjadikan universitas sebatas alat peredam, bukan ruang solusi.

“Jika kampus hanya diarahkan untuk meredam suara mahasiswa tanpa memberi ruang bagi substansi tuntutan, maka peran perguruan tinggi sebagai penjaga nurani bangsa akan tereduksi,” tegasnya.

Ia menilai surat edaran tersebut memang pas untuk meredakan ketegangan jangka pendek, namun belum cukup menjawab krisis legitimasi yang lebih dalam.

Karena itu, Mustari menekankan bahwa perguruan tinggi tetap harus memastikan keseimbangan antara menjaga ketenangan dan membuka ruang kritis.

“Pesan empati dari Menteri penting, tapi harus berlanjut menjadi dialog substantif dan penyelesaian masalah secara adil. Pendidikan harus menjadi arena pembebasan kesadaran kritis, bukan sekadar domestikasi yang menciptakan ketenangan semu,” pungkas mantan Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Bangkok itu. (*)